SLANK-GOSIP JALANAN

 

Slank adalah sebuah grup musik di Indonesia. Dibentuk oleh Bimbim pada 26 Desember 1983 karena bosan bermain musik menjadi cover band dan punya keinginan yang kuat untuk mencipta lagu sendiri. Dan berhasil menjadi salah satu musisi bersejarah dan dikenang serta berpengaruh sepanjang masa di Indonesia.Selain itu Slank juga menyandang predikat Indonesia's Highest-Paid Music Star (bintang musik berbayaran termahal) pada tahun 2008 dan 2009 dengan honor Rp 500 Juta per show

Album Mata Hati Reformasi (1998) misalnya, bercerita tentang masalah sosial dan pemerintahan pada zaman reformasi. Siapa Yang Salah jelas mengkritik pemerintahan Indonesia. Bahkan itu sempat terkena sensor pada rezim Soeharto.

Sementara itu, lagu Gosip Jalanan dari album PLUR yang dirilis pada 2004 berbuah sorotan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Slank yang saat itu menjadi duta anti-korupsi untuk Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap melecehkan dewan melalui syair-syair lagu tersebut. DPR-RI melalui Lembaga Kehormatan Dewan berencana melancarkan tuntutan pada grup anak muda ini, meski kemudian rencana tersebut dibatalkan.

Ini dia lirik dari Slank-Gosip Jalanan

Pernah kah lo denger mafia judi
Katanya banyak uang suap polisi
Tentara jadi pengawal pribadi

Apa lo tau mafia narkoba
Keluar masuk jadi bandar di penjara
Terhukum mati tapi bisa ditunda

Siapa yang tau mafia selangkangan
Tempatnya lendir-lendir berceceran
Uang jutaan bisa dapat perawan
Kacau balau … Kacau balau negaraku ini ..

Ada yang tau mafia peradilan
Tangan kanan hukum di kiri pidana
Dikasih uang habis perkara

Apa bener ada mafia pemilu
Entah gaptek apa manipulasi data
Ujungnya beli suara rakyat

Mau tau gak mafia di senayan
Kerjanya tukang buat peraturan
Bikin UUD ujung-ujungnya duit

Pernahkah gak denger teriakan Allahu Akbar
Pake peci tapi kelakuan barbar
Ngerusakin bar orang ditampar-tampar

REFERENSI:

1.    https://id.wikipedia.org/wiki/Slank

2.    https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20160927143236-227-161462/lima-musisi-indonesia-yang-bernapaskan-sosial-politik/